Dasar Hukum

Dasar Hukum Berdirinya Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan :

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 1992 tentang Obat Hewan.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2004 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup Departemen Pertanian.
  3. Keputusan Menteri Pertanian RI No:455/Kpts/TN.260/9/2000 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian RI No: 695/Kpts/TN.260/9/1996 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan.
  4. Keputusan Menteri Pertanian dan Kehutanan RI No:453/Kpts/TN.260/9/2000 tentang Obat Alami untuk Hewan.
  5. Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No. 110/Kpts/OT.210/2/1993 tentang Pengujian Residu Obat Hewan dan Cemaran Mikroba.
  6. Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No: 169/Kpts/4/OT.216/6/1986 Jo SK Menteri Pertanian No:289/Ktps/OT.210/4/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPMSOH (Eselon III/a)
  7. Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No: 628/Kpts/OT.140/12/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja BBPMSOH (Eselon II/b)
  8. Keputusan Menteri Pertanian RI No: 808/Kpts/OT.260/12/1994 tentang Syarat Pengawas dan Tata Cara Pengawasan Obat Hewan.
  9. Keputusan Menteri Pertanian RI No: 466/Kpts/OT.140/V/1999 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik.
  10. Keputusan Menteri Pertanian RI No: 456/Kpts/OT.140/9/2000 tentang Pembuatan, Penyediaan dan/atau Peredaran Obat Hewan oleh Lembaga Penelitian, Lembaga Pendidikan Tinggi dan Instansi Pemerintah.
  11. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
  12. Peraturan Menteri Pertanian No : 53/Permentan/OT.140/5/2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan